DESA LINGGAJATI

Sejak tanggal 2 bulan Januari tahun 2012 DPR RI didalam pembukaan masa sidang pertama ditahun 2012, melalui sidang Paripurna DPR RI telah menetapkan RUU Desa telah ditetapkan sebagai RUU yang akan dibahas tahun 2012 bersama RUU-RUU lainya yang sebelumnya telah terdaftar di Balegnas ( Badan Legislasi Nasional ) DPR RI . Sesuai dengan amanat UU MD3 dan tatib DPR RI dengan jelas telah diamanatkan bahwa setiap RUU harus sudah selesai dengan tuntas menjadi UU dan atau batal ditetapkan sebagai UU dalam kurun waktu 2 (dua) kali masa persidangan DPR RI  dan apabila belum tercapai kata kesepakatan antara DPR RI dengan  Pemerintah maka  dapat ditambah sekali sidang .   Sebagai dasar pemikiran atas terbitnya Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD ( UU MD3)  dan tatib (Tata Tertib) DPR RI Pasal 141 : Pembahasan RUU dilakukan dalam 2 (dua) kali masa sidang dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa sidang . ,memberi kepastian waktu...

No Nama dan Alamat ODTW Galeri Foto 1 Cibulan ( TNGC ) Alamat : Desa Manis Kidul Kec.Jalaksana Kab.Kuningan Telp/Fax. : (0232)614045 E-Mail : - 2 Sangkanhurip Alami Alamat : Jl.Pemandian Air Panas Sangkanhurip No.210 Desa Sangkanhurip Kec.Cigandamekar Telp/Fax. : ( 0232 )613142 E-Mail : 3 Linggarjati Indah Alamat : Jl.Linggarjati No.04 Desa Linggasana Kec.Cigandamekar - Kuningan Telp/Fax. : ( 0232 )613188 E-Mail : 4 Waduk Darma Alamat : Desa Jagara Kec.Darma - Kuningan Telp/Fax. : (0232)8880193 E-Mail : 5 Cigugur ( TNGC) Alamat : Desa Cigugur Kec.Cigugur - Kuningan Telp/Fax. : - E-Mail : - 6 Balong Keramat Darmaloka Alamat : Desa Darma Kec.Darma - Kuningan Telp/Fax. : - E-Mail : - 7 Curug Sidomba Alamat : Jl.Sidomba No.1 Desa Peusing Kec.Jalaksana - Kuningan Telp/Fax. : (0232)9144117 / (0232)613320 E-Mail : ...

Liputan6.com, Bandung:  Denyut kemeriahan pesta demokrasi di Jawa Barat, mulai terasa. Lima calon pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat resmi mendaftar ke KPU Provinsi di Bandung, Sabtu (11/11/2012).  Partai besar masih melirik calon dari kalangan artis yang diyakini tingkat popularitasnya mampu meraup suara pemilih. Sebutlah artis yang juga politisi Rieke Dyah Pitaloka. Dengan mengenakan seragam keberuntungan ala Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Rieke menggandeng pegiat antikorupsi Teten Masduki. PDI Perjuangan yang maju tanpa berkoalisi dengan partai lain optimis jagoannya dapat mengulang kesuksesan di Pilkada DKI Jakarta dengan merebut hati warga Jabar. Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf memilih mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Lex Laksamana untuk mendampinginya. Pasangan yang mengusung jargon Dede Yusuf-Laksamana diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsam, Partai Amanat Nasional dan Gerindra. Sementara calon Gubern...

BANDUNG  - Akhirnya empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara resmi mendaftar ke  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat, Jalan Garut, kemarin (10/11). Mereka mendaftar dengan waktu dan menggunakan cara yang berbeda sesuai program diusungnya. Berdasarkan pantauan Bandung Ekspres (Grup JPNN) di KPU, pasangan pertama yang datang Rieke Diyah Pitaloka dan Teten Masduki yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan untuk maju pada Pilgub Jabar 2013.  Mereka melakukan pendaftaran ke KPUD Jabar  dengan iring-iringan memakai baju kotak-kotak layaknya pasangan Jokowi-Ahok. Rieke-Teten dengan  massa dengan melakukan longmarch (jalan kaki) dari Kantor DPD Partai PDI Perjuangan di Jalan Pelajar Pejuang menuju Kantor KPU Jabar di Jalan Garut yang tiba sekitar pukul 10.00, kemarin (10/11). Rieke menuturkan, alasan memakai gaya dan baju jokowi dengan ciri khas kotak-kotak, karena sesama satu visi untuk memperjuangkan rakyat, maka memakai baju kotak...

Banyak  pihak yang menanyakan kepada saya dengan kalimat pertanyaan yang hampir sama, tentang apa urgensinya Undang-Undang Desa bagi Pemerintahan Desa serta bagi masyarakat desa secara keseluruhan di Indonesia . Didalam berbagai kesempatan baik dalam rapat-rapat umum yang dihadiri para aparatur Pemerintah Desa ( Kepala Desa & Perangkat Desa ), serta dalam pertemuan-pertemuan terbatas baik dalam forum diskusi maupun semiloka, saya selalu menjelaskan dengan bahasa yg saya sederhanakan dengan harapan agar penjelasan yang saya berikan mudah dipahami dan dimengerti oleh para audiens yang mayoritas adalah komunitas Pedesaan. Bahwa posisi dan peran penting keberadaan UU Desa bagi masyarakat desa seluruh Indonesia, saya analogikan (gambarkan) seperti pentingnya keberadaan Al-Qur’an bagi umat Islam . Dengan gambaran ini saya berharap para audiens dapat membayangkan betapa susahnya umat Islam jika tanpa tuntunan kitab suci yang bernama Al-Qur’an. Tentu saja akibatnya...

Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lemb a ga Keuangan (DJLK) Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut. Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator un...

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Dengan dasar itulah. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Pada medio Oktober 2012. Dewan Perwakilan Rakyat melalui Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Undang-undang Perkoperasian Terbaru. Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 perlu diganti, karena sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Inilah landasan utama Kementerian Koperasi dan UKM untuk melahirkan Undang-undang Perkoperasian terbaru. Sebagai follow-up dari kelahiran undang-undang nomor 17 tahun 2012, strategi berikut yang akan dilaksanakan instansi pemberdaya gerakan koperasi adalah melakukan sosialiasi atas Undang-undang Perkoperasian terbaru tersebut. Ada en...