DESA LINGGAJATI

Sahabat demi memajukan desa mari bergandeng tangan membangun desa

Pemerintah bakal memangkas tranfer dana desa yang kini meningkat sebelumnya di rencanakan pemerintah memangkas dana desa sebesar 68,8 triliun,namun akhirnya di pegang kementian yang baru sri mulyani menaikan pemangkasan dana desa sebesar 72, 95 triliun. pemangkasan dana daerah itu sendiri ,terdiri dari dana tranfer umum dan dana tranfer khusus.adapun kisarannya untuk dana tranfer umum sebesar 40,35 triliun dan untuk dana trnfer khusus sebesar 29,78 triliun.ujar menti keuangan sri mulyani. apa aja tranfer umum terdiri dari: dana bagi hasil (DBH)  sebesar Rp 20,9 triliun penundaan dana penyaluran sebagai DBH  pajak umum sebesar Rp16,8 triliun dan penghematan  alamiah DBH sebesar Rp 4,1 triliun sementara itu tranfer khusus meliputi penghamatan secara alamiah dana alokasi khusus  DAK fisik sebesar Rp 6 triliun penghamatan DAK non fisik sebesar Rp 23,79 triliun dana non fisik yaitu junjangan profesi guru yang besarnya 23,4 triliun untuk penghamatan da...

kabar yang kurang menyegarkan atau menyenangkan mungkin bagi para guru,kenapa karna kementrian pendidikan dan kebudayaan akan memangkas anggaran tunjangan profesi guru yang di gagas oelh kementrian keuangan sri mulyanai.mungkin ini merupakan akan kegeliasahan para guru jawaban dari kemendikbud. mendikbud menuturkan pengurrangan anggaran Tunjangan profesi guru dan pegawai negri sipil daerah anggaran yang di maksud mengurangi alokasi dana yang berpotensi tidak akan terserap pada tahun 2016.Anggaran pada tahun 2016 tetap di bayar sesuai dengan ketentuan undang-undang.sebagai mana yang di sampaikan kementrian keungan dengan pengurangan anggaran tidak berpengaruh pada tunjangan profesi guru. Dirjen guru dan tenaga kepegawaian mengatakan wacana pengurangan anggaran tersebut merupakan usulan kemendikbud yang di usulkan oleh sekertaris jendral kepada direktur jendral perimbangan keunagan kementian keuangan.suarat tersebut yang di keluarkan kementrian keuangan yang berdasark...

Keberanian dan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memberantas penangkapan ilegal terus menuai pujian hingga kritik dari sejumlah kalangan. Hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah meledakkan 174 kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal (IUU fishing). Meskipun Presiden Joko Widodo telah memintanya untuk mengevaluasi kebijakannya, namun Susi tampaknya tak bergeming. Baginya, penenggelaman kapal dilakukan dengan alasan penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai amanah UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Susi bakal tetap menyingkirkan kapal eks asing dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main terhadap ilegal fishing. Untuk itu, pemilik kapal harus melakukan deregistrasi ke Kementerian Perhubungan. "Boleh pulang setelah menyelesaikan kewajiban pajaknya kepada pemerintah Indonesia." kata Susi saat chief editors meeting, Jakarta, semalam. Di era Susi, pemerintah juga terus ...

Pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan protes keras terhadap aksi penjaga pantai (coast guard) China yang menghalangi upaya petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan saat hendak mengamankan KM Kway Fey 10078. Retno menegaskan aksi coast guard tersebut merupakan pelanggaran dari upaya hukum oleh aparat berwenang Indonesia. Retno kepada wartawan menjelaskan, dirinya sudah menemui Kuasa Usaha Sementara Kedubes China di Jakarta pada siang tadi di kantornya terkait insiden di wilayah perairan Natuna, Indonesia. Kapal coast guard China menabrak kapal ilegal milik nelayan China saat akan diamankan personel KKP. "Di dalam pertemuan tadi saya sampaikan protes kita terhadap tiga hal atau tiga pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di ZEE dan di landas kontinen. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen Indonesia...

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno segera akan merealisasikan "holding" empat perusahaan bank milik negara. "Selain bertujuan untuk memberikan pinjaman murah kepada masyarakat,  holding  perbankan ini dapat menghemat pengeluaran hingga Rp30 triliun untuk dana pembuatan ATM," kata Rini Mariani Soemarno saat menjadi pembicara pada diskusi bertema "Peran BUMN dalam Mendorong Pencapaian Target 'Sustainability Development Goal 2016-2030' di Sleman, Jumat. Menurut dia, Kementerian BUMN saat ini sedang menyelesaikan berbagai kajian mengenai sistem  holding  beberapa sektor bisnis, dalam hal ini  holding  BUMN sektor perbankan. "Secara umum saat ini terdapat sebanyak 118 perusahaan BUMN yang kurang efisien dan menimbulkan biaya operasional cukup besar," katanya. Ia mengatakan, atas dasar hal tersebut pemerintah merasa perlu untuk melakukan perampingan jumlah BUMN tersebut. "Perampingan BUMN lebih ditujukan kepada ...

Sahabat pada hari ini PT. Pertamina (persero) menurunkan harga pertamax,pertalite cs. sedangkan untuk jenis premium dan solar tidak karna itu wewenang dari pemerintah. harga pertamax cs ada penurunan sekitar Rp@200 /liternya. adapun di wilayah jakarta dan sekitarnya sudah menurunkan harga mulai sejak semalam pukul 00.00 WIB.  berikut daftar harganya pertamax dari harga Rp 8.150/liter menjadi Rp7.950/liter pertamax plus dari harga Rp 9.050 menjadi Rp 8.850/liter pertamina dex dari harga Rp 9000 menjadi Rp 8800/liter pertalite dari harga harga Rp 7600 menjadi Rp 7500/liter Adanya penurunan harga di karnakan minyak mengalami penurunan sehingga semua jenis bahan bakar ikut turun. Peranyaanya akankah pemerintah menurunkan bahan bakar jenis Bensin premium dan solar? tunggu ajja sahabat ..... di era pemerintahanya jokowi ini.

 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Jakarta Jum’at (26/2). Kegiatan tersebut digelar, untuk mencetuskan solusi terkait pengelolaan dan pengembangan dana bergulir eks PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan).   Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar menerangkan bahwa secara de vacto, keberadaan PNPM saat ini sudah berakhir. Maka dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, Kemendesa PDTT bermaksud untuk membawa program PNPM tersebut ke dalam status hukum yang jelas.   “Dana bergulir di PNPM ini bisa berguna untuk masyarakat. Namun PNPM ini tuannya belum jelas, maka kita adakan FGD siang ini untuk mencari solusinya,” ujarnya.   Menteri Marwan berharap, FGD tersebut nantinya dapat merekomendasikan berbagai macam model  pengelolaan dan pengembangan dana bergulir eks PNPM-MPd, sesuai nomenklatur Undang-Undang Desa. Sel...

Hari ini mempora menyerahka hasil kajian status pembekuan pssi yang di berikan waktu pada menpora imam nahrawi oleh presiden jokowi. apa sajakah yang di laporkan menpora,pada atasanya ? kata menpora,meyakini hasil kajian temuanya selama dua hari itu memuaskan semua pihak  dan akan memberikan harapan perbaikan tata kelola sepakbola tanah air,di masa yang akan datang. termasuk bagi PSSI, pemain, pelatih. pengkasian selama dua hari itu di ambil dari beberapa aspek seperti HUKUM,kronologis.dan memporora menegaskan bahwa intinya pemerintah dan masyarakat indonesia menginginkan harus ada pembenahan tata kelola sepak bola  indonesia. kendati begitu nanti pencabuatan atau tidaknya pembekuan pssi  bakal di bacakan oleh menporoa sendiri.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dengan nilai proyek sebesar Rp1,38 Triliun. “Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi akan dapat lebih menjangkau dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas,“ ujar Menkominfo Rudiantara di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/02/2016). Lebih jauh, Rudiantara menjelaskan bahwa dengan terlaksananya Proyek Palapa Ring menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan badan usaha (investor) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai pihak telah ikut mendukung proyek Palapa Ring hingga saat ini, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan dan PT. PII, sehingga proses penyiapan proyek ini dapat berlangsung relatif cepat yaitu secara efektif kurang dari satu tahun. ...

Sahabat semalam anna melihat televion swasta acara lumayan menarik... acara tersebut menganbil topic situs social bakal di blokir wahhhhhh kok bisa sih........ ada sesi telepon langsung dengan mentri komunikasi dan informasi siapa dia? dalam telewicara mentri keminfo pa mentri  Rudiantara menjelaskan langsung dengan telewicara bahwa tidak ada pemblokiran situs situs social malainkan para IT internasional itu harus mematuhi peraturan-peratuarn yang ada di indonesia.biar sama dengan IT yang ada diindonesia atau nasianal . kata pa  Rudiantara masa berbeda yang nasional di perlakuan akan pajak sedangkan internasional tidak. ini di lihat dari segi pemasangan iklan - iklan. lumaya besar ikam nya coba kita lihat dari segi tersebut memang benar. namun bila benar-benar terjadi pemblokiran situs-situs sosial media di indonesia yang merupakan contohnya ajja negara indonesia adalah negara ke empat pengguna situs facebook. dari hasil pemasangan pajak dari situs-situs ters...

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperpendek rentang pencairan dana desa 2016 menjadi dua tahap dari sebelumnya tiga. "Dana desa tahap pertama akan mulai disalurkan pada Maret sebanyak 60 persen atau sekitar Rp 28,2 triliun. Sedangkan tahap kedua sebesar 40 persen akan disalurkan pada Agustus," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar, di Jakarta, Jumat. Dia meminta agar kepala desa, perangkat desa, dan semua unsur masyarakat desa segera membuat perencanaan program sehingga proses penyaluran dana desa menjadi lancar. "Semua persyaratan dan mekanisme dana desa ini harus segera disiapkan desa. Kita ikhtiarkan bersama agar jangan lagi ada yang terlambat," jelas Marwan. Pencairan dalam dua tahap, lanjut Marwan, tentunya bisa memudahkan masyarakat desa mulai membuat perencanaan program, pelaksanaan program, maupun pelaporannya. "Kebijakan ini sebagai pemben...

Sahabat sudah memiliki KTP-el apa belum? sahabat yang baru memiliki KTP-el sekarang gima sudah seumur hidupkan?  tetunya pasti sudah seumur hidup status.yang sudah memiliki dan belum seumur hidup tunggu aja dulu toh masih berlaku KTP-el kan .yang penting punya jangan sampai tidak punya KTP karna ciri identitas diri.dan ciri taat pada pemerintah. karna ktp penting lho.... karna sesuai edaran mendagri. Pemperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ, tanggal 29 Januari 2016, disampaikan hal-hal sebagai berikut :  Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa KTP-el untuk WNI masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan, berlaku seumur hidup. Dengan demikian KTP-el yang diterbitkan sejak Tahun 2011 berlaku seumur hudup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun ter...

KIA digunakan sebagai identitas resmi anak sebagai bukti bahwa pemilik kartu adalah anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Jakarta -  Pemerintah akan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak-anak. KTP bernama Kartu Indentitas Anak (KIA) itu diterbitkan untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak. Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, KTP anak ini terdiri dari 2 jenis. Yaitu untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan untuk anak 5 sampai 17 tahun. Bagi anak warga negara Indonesia (WNI) yang baru lahir, KTP Anak akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran. Untuk anak WNI yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya b. KK asli orang tua/wali; dan c. KTP asli kedua orangtuanya/wali. Sementara, bagi anak WNI yang telah berusia 5 ta...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) untuk kebutuhan administrasi anak dan pendataan pemerintah. Namun tidak ada sanksi apa-apa bila masyarakat tak mengurus penerbitan KIA tersebut. “Memang ya tidak ada sanksi ya. Karena anak bisa ikut pada orang tua," kata Tjahjo, Jakarta, Selasa (16/2) Namun ia tetap mendorong agar orang tua mengurus KIA untuk anak-anaknya, meski kartu tersebut bukan seperti KTP Elektronik. Menurut Tjhajo, guna KIA ini adalah untuk mempermudah akses anak dalam berbagai urusan administrasi seperti buku tabungan, berobat, dan paspor. Sedangkan dari sisi pendataan pemerintah, kata dia KIA ini ke depannya akan mempermudah sinkronisasi ke KTP Elktronik saat anak ini dewasa. Mendagri mengatakan, data kependudukan KIA ini akan dipakai untuk KTP, hanya tinggal mengganti nomornya saja. “Untuk data. Itu aja seharusnya. Nanti pada saat sudah dewasa ada datanya, tinggal ganti nomornya,” Tjahjo Kumolo. Seka...

Jakarta  - Presiden terpilih Joko Widodo belum mengumumkan nama-nama yang dibidik menjadi calon menteri kabinetnya. direktur PolcoMM Institute Heri Budianto berpesan agar Jokowi mempertimbangkan rekam jejak calon menteri. "Jangan memilih menteri yang pernah disebut-sebut melakukan korupsi, apalagi yang sudah dipanggil KPK atau penegak hukum," kata Heri saat berbincang dengan detikcom, Rabu (3/9/2014). Pemerintahan mendatang pun harus banyak belajar dari pemerintahan saat ini di mana beberapa menterinya tersangkut kasus korupsi. Kasus terakhir adalah ditetapkannya Menteri ESDM Jero Wacik oleh KPK sebagai tersangka pemerasan. "Menteri harus bebas dari korupsi dan memiliki rekam jejak yang baik," imbuh Heri. Sementara itu Jero pun terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Jika belum memiliki keputusan hukum yang tetap, dia akan dilantik pada 1 Oktober 2014 mendatang. Padahal DPR juga berperan dalam jalannya pemerintahan mendatang. Sudah seharusnya pul...

  Adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan setingkat menteri tapi bukan termasuk dalam kementrian, baik kementrian koordinator maupun kementrian negara. Lembaga-lembaga tersebut bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga-lembaga Negara tersebut adalah: Kejaksaan Agung Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia UKPPPP (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) * nama-nama: Tentara Nasioanal Indonesia Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, SE Laksamana TNI Agus Suhartono, Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak 28 September 2010. Sebelumnya alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 1978 ini, pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak tanggal 9 November 2009 hingga 28 September 2010 menggantikan Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Staf dan Komando TNI AL tahun 1994, Sesko TNI tahun 1999, dan Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 2003 ini, pernah men...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI untuk periode kedua, 2009 - 2014, pada 20 Oktober 2009. Bersama Wakil Presiden Boediono, Presiden SBY diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR-RI. Sehari kemudian, 21 Oktober 2009, Presiden SBY mengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu II, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pementukan dan Organisasi Kementerian Negara. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas: Urusan pemerintahan yang nomenklatur. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...