Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah. KPU kemudian menggandeng PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia) dan BNN untuk Pilkada serentak tahun 2017.
KPU juga berharap agar pemeriksaan kesehatan ini nantinya juga akan masuk dalam revisi UU Pilkada. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam acara Evaluasi Tahapan Pencalonan Pilkada 2015 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakpus, Senin (21/3/2016).
"Itu juga menjadi suatu hal yang kita sangat dibutuhkan. Penting dimasukan dalam undang-undang. Revisi undang-undang. Tapi bila tidak, kami akan bicarakan dengan PB IDI. Karena yang disebut di uu itu organisasi profesi. Arahnya ke PB IDI. Apakah misalnya dalam memeriksa melalui metode klinis itu membutuhkan keterlibatan BNN atau gak," kata Husni Kamil Manik.
"Kalau gak ada pengaturannya. Kompetensinya ada di sana (BNN). Yang jelas di rumah sakit kita tidak punya alat itu yang akan kita bahas. PB IDI mengakomodir kalau BNN dilibatkan," lanjutnya.
Nantinya, calon kepala daerah akan melalui tahapan proses tes kesehatan. Ada 5 tes kesehatan yang akan dijalani calon kepala daerah.
"Ada tes klinis, ada tes urin, tes darah, tes air liur, dan tes rambut. Secara ilmu diunggulkan oleh BNN. Tes psikis. Itu akan kelihatan yang bersangkutan konsisten atau tidak. Itu akan mengkonfirmasi kembali klinisnya. Kita lihat keterpaduan tes klinis ini," ucap Husni Kamil Manik.
Sementara itu menurut Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Sinta Simanjuntak, dari lima tes tersebut yang paling efektif adalah tes rambut. Karena rambut menyimpan zat-zat yang masuk dalam tubuh.
"Jadi relatif lebih lama tersimpan di dalam rambut. Jadi kalau di dalam tubuh kan mekanisme air itu kan berubah-ubah terus. Kalau rambut itu sebulan sampai tiga bulan bisa ketahuan apakah yang bersangkutan masih memakai apa tidak," ucap Sinta Simanjuntak.
Namun tes itu hanya bisa dilakukan di lab pusat BNN di Jakarta. "Nanti sampelnya tinggal dikirim saja ke Jakarta. Kita bekerja sama dengan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) dan BNT di daerah," tutur Sinta
KPU juga berharap agar pemeriksaan kesehatan ini nantinya juga akan masuk dalam revisi UU Pilkada. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam acara Evaluasi Tahapan Pencalonan Pilkada 2015 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakpus, Senin (21/3/2016).
"Itu juga menjadi suatu hal yang kita sangat dibutuhkan. Penting dimasukan dalam undang-undang. Revisi undang-undang. Tapi bila tidak, kami akan bicarakan dengan PB IDI. Karena yang disebut di uu itu organisasi profesi. Arahnya ke PB IDI. Apakah misalnya dalam memeriksa melalui metode klinis itu membutuhkan keterlibatan BNN atau gak," kata Husni Kamil Manik.
Nantinya, calon kepala daerah akan melalui tahapan proses tes kesehatan. Ada 5 tes kesehatan yang akan dijalani calon kepala daerah.
"Ada tes klinis, ada tes urin, tes darah, tes air liur, dan tes rambut. Secara ilmu diunggulkan oleh BNN. Tes psikis. Itu akan kelihatan yang bersangkutan konsisten atau tidak. Itu akan mengkonfirmasi kembali klinisnya. Kita lihat keterpaduan tes klinis ini," ucap Husni Kamil Manik.
Sementara itu menurut Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Sinta Simanjuntak, dari lima tes tersebut yang paling efektif adalah tes rambut. Karena rambut menyimpan zat-zat yang masuk dalam tubuh.
"Jadi relatif lebih lama tersimpan di dalam rambut. Jadi kalau di dalam tubuh kan mekanisme air itu kan berubah-ubah terus. Kalau rambut itu sebulan sampai tiga bulan bisa ketahuan apakah yang bersangkutan masih memakai apa tidak," ucap Sinta Simanjuntak.
Namun tes itu hanya bisa dilakukan di lab pusat BNN di Jakarta. "Nanti sampelnya tinggal dikirim saja ke Jakarta. Kita bekerja sama dengan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) dan BNT di daerah," tutur Sinta
Komentar
Posting Komentar