Langsung ke konten utama

Pamong Desa


" ( Jawaban atas pertanyaan Paguyuban Pamong Desa Jawa Barat ) "
Berdasarkan pada UUD '45 Pasal 18 ayat (2) ayat (7) .
UU no 6 Th 2014 Tentang Desa , menempatkan Desa sebagai organisasi campuran ( Hybrid ) antara masyarakat berpemerintahan ( Self Governing Community ) dengan Pemerintahan Lokal ( Local Self Government ) .
Desa tidak identik dengan pemerintahan Desa dan Kepala Desa .
Desa mengandung Pemerintahan dan sekali gus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan ( entitas ) hukum atau kesatuan organik .
Desa tidak direduksi sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan Kabupaten , melainkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam wilayah Kabupaten / Kota .
Sebagai oemerintahan lokal , desaerupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil ,paling bawah , paling depan dan paling dekat dengan masyarakat .
Paling kecil berarti bahwa wilayah maupun tugas2 pemerintahan yg diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibamding dg organisasi Pemerintahan Kabupaten ^ Kota , Propinsi maupun Pusat .
Paling bawah berarti Desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yg terbawah dalam tata pemerintahan NKRI .
Kekususan Pemerintahan Desa yg tidak dimiliki oleh Pemerintahan diatasnya adalah :
1. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yg diakui dan ditetapkan , bukan diaerahkan oleh Pemerintah .
2.penyelenggaraan pememrintahan desa , pembangunan Desa , pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat mengutamakan azaz gotong royong , kebersamaan , kekeluargaan dan musyawarah .
3. Kepala Desa berasal dari desa setempat , memperolah mandat dari masyarakat Desa setempat . Dst .
Kepala Desa bukan bawahan Bupati tetapi sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten dalam bingkai Pèmerintah NKRI .
Saudaraku Paguyuban Pamong Desa Jabar , penjelasan awal ini kami sajikan secara umum , untuk diakusi lebih tajam dan lebih dalam lagi untuk membahas masalah kedudukan Desa , mari kita sama2 kita kupas tuntas lebih lanjut .






Salam ( Sudir Santoso / Parade Nusantara ) .

Komentar

Postingan populer dari blog ini

game Governor of Poker 2

Governor of Poker 2 Game flash kartu yang ber-genre RPG dengan animasi grafis yang oke banget "Governor of Poker 2" dijamin bakalan betah memainkannya. Game flash kartu ini hampir sama dengan game kartu texas hold'em poker lainnya dengan diselingi petualangan yang ber-genre RPG... Info Singkat : Permainan peran (bahasa Inggris: role-playing game disingkat RPG) adalah sebuah permainan yang para pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain memilih aksi tokok-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh tersebut, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem peraturan permainan yang telah ditentukan. Asal tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan, para pemain bisa berimprovisasi membentuk arah dan hasil akhir permainan ini. Screenshot : Cara Pemasangan : Buat sobat blogger yang ingin memasang game ini di blognya silakan disimak tutorialnya... Login ke blog sobat. Klik "New Post...

KEISTIMEWAAN UUD No.6 th 2004

Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya sidang paripurna DPR RI, Rabu 18 Desember 2013 menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Ribuan Kepala Desa diseluruh Indonesia menyambut de ngan gegap gempita dan penuh dengan sukacita, kecuali daerah Padang Sumatera Barat yang menolak Undang-Undang tersebut. Mengapa Undang-Undang Desa yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 itu terasa begitu istimewa? Bahkan berkali-kali Kepala Desa dari beberapa daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta melakukan unjuk rasa menuntut agar RUU Desa segera disahkan menjadi Undang-Undang. Apa keistimewaan Undang-undang Desa tersebut ? Untuk mengetahui jawabannya ikuti uraian berikut ini. 1. Dana Milyaran Rupiah akan masuk ke Desa Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bis...

Bapepam

Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lemb a ga Keuangan (DJLK) Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut. Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator un...