Langsung ke konten utama

Antara Kepala Desa & Kepala Dosa


" Antara Kepala Desa & Kepala Dosa "
Seperti yg telah sama2 kita pahami & kita mengerti bahwa di Negeri ini sejak merdeka s/d tulisan ini dibuat , belum pernah ada Universitas , Akademi , Institut baik negeri / swasta yg membuka fakultas jurusan Kepala Desa / Perangkat Desa .
Semèntara disi lain seorang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas & kewenanganya dituntut oleh warga Desanya masing2 untuk menjadi pemimpin yg serba mampu , serba tau dan serba bisa ( berlebihan ? , memang !! ,secara cultural ) .
Ditambah masalah bahwa , latar belakang pendidikan Kepala Desa sangat hiterogin yg kadang disiplin ilmunya tidak terkait samasekali dengan ilmu Pemerintahan .
Sehubungan dg fakta dan data seperti tsb diatas , upaya yg seperti apa yg harus dilakukan para Kepala Desa agar dapat melaksanakan tugas dan kewenanganya agar dapat sukses tanpa èksès dalam memimpin dan mengayomi masyatakat Desanya ? .
Kerja , kerja , kerja ? tanpa Ilmu yg menyangkut dasar hukum dan konsep terencana ? bisa jadi niat yg sangat baik dan MULIA bisa berakir di Penjara .
Jika sudah seperti itu sebenar apapun niat dan maksud baik KEPALA DESA akan mendapat stigma dari masyarakat Desanya menjadi KEPALA DOSA .
Ada satu beberapa contoh diantara ribuan contoh yg lain , seperti para Kepala Desa di Kabupaten2 di Madura Jatim yg karena ketidak tàuanya menggunakan Dana Desa untuk membeli Mobil Dinas operasional maka dianggap menyalahi hukum / prosedur penggunaan Dana Desa . Demikian beberapa Kepala Desa di Propinsi Banten juga karena ketidak tauanya menggunakan DD untuk membangun kantor Desa juga bermasalah secara hukum .
Ada lagi hal kecil terjadi yg sesungguhnya terjadi karena ketelèdoran / kebodohan dari Bupati nya , yg membuat surat edaran Bupati yg disebarkan melalui Camat agar Pemerintah Desa segera membentuk BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) jumlahnya 11 orang ( setelah UU Desa diundangkan ) sementara UUDesa mengamanatkan bahwa anggota BPD paling banyak adalah berjumlah 9 orang .
Ketika anggota BPD tsb mendapat dana stimulan yg dianggarkan resmi melalui APBDes , dan ketika BPKP melakukan Pemeriksaan ditemukan pelanggaran anggaran untuk dua orang anggota BPD yg kelebihan dua orang ( tidak sesuai amanat UUDesa ) dan yang bertanggung jawab Kepala Desa bukan Bupati setempat yg membuat dan menanda tangani surat edaran tentang tata cara dan aturan pembentukan BPD .
Kepada saudara2ku Kepala Desa di seluruh Indonesia , hal ini harus segera secara bersama-sama dicarikan solusinya dalam rangka memcapai peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa .
Dalam hal ini saya mendukung ide dan gagasan dimas Suryokoco ( Ketua Umum RPDN ) yang membuat Blok / Website Desa Institut yg bisa digunakan sebagai media belajar , diskusi , tanya jawab jarak jauh secara virtual .
Sudah selayaknya seluruh Aparatur Pemerintah Desa mendukung gagasan ini .
Salam ( Sudir Santoso/ Parade Nusantara ) .
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

game Governor of Poker 2

Governor of Poker 2 Game flash kartu yang ber-genre RPG dengan animasi grafis yang oke banget "Governor of Poker 2" dijamin bakalan betah memainkannya. Game flash kartu ini hampir sama dengan game kartu texas hold'em poker lainnya dengan diselingi petualangan yang ber-genre RPG... Info Singkat : Permainan peran (bahasa Inggris: role-playing game disingkat RPG) adalah sebuah permainan yang para pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain memilih aksi tokok-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh tersebut, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem peraturan permainan yang telah ditentukan. Asal tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan, para pemain bisa berimprovisasi membentuk arah dan hasil akhir permainan ini. Screenshot : Cara Pemasangan : Buat sobat blogger yang ingin memasang game ini di blognya silakan disimak tutorialnya... Login ke blog sobat. Klik "New Post...
28 komentar
selengkapnya »

KEISTIMEWAAN UUD No.6 th 2004

Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya sidang paripurna DPR RI, Rabu 18 Desember 2013 menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Ribuan Kepala Desa diseluruh Indonesia menyambut de ngan gegap gempita dan penuh dengan sukacita, kecuali daerah Padang Sumatera Barat yang menolak Undang-Undang tersebut. Mengapa Undang-Undang Desa yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 itu terasa begitu istimewa? Bahkan berkali-kali Kepala Desa dari beberapa daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta melakukan unjuk rasa menuntut agar RUU Desa segera disahkan menjadi Undang-Undang. Apa keistimewaan Undang-undang Desa tersebut ? Untuk mengetahui jawabannya ikuti uraian berikut ini. 1. Dana Milyaran Rupiah akan masuk ke Desa Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bis...
Posting Komentar
selengkapnya »

Bapepam

Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lemb a ga Keuangan (DJLK) Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut. Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator un...
Posting Komentar
selengkapnya »